5 Easy Facts About reformasi intelijen Described

5 Easy Facts About reformasi intelijen Described

Blog Article

yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Melalui media massa intelijen bukan hanya bereaksi dan melakukan counter

Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.

Serangan bulan Januari dan November yang menewaskan 147 orang, memicu kecaman terkait reaksi badan intelijen.

Paska 27 tahun perjalanan panjang reformasi, cita-cita reformasi memang belum mati, tapi reformasi hidup dilingkungan yang sama sekali bukan habitatnya. Begitu pula wajah intelijen negara yang bopeng terjangkit virus “politik ugal-ugalan”, akibat pandemi selama rezim Jokowi.

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Car artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Rizal menambahkan bahwa tim pengawasan intelijen harus memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi terkait kasus-kasus ketidakberesan. Tujuannya adalah agar pengawasan tidak semata-mata formalitas belaka, melainkan juga mampu membongkar segala penyalahgunaan kekuasaan di dalam lembaga intelijen.

view states this chaos is a method of consolidating stability actors to check their posture during the eyes of the civilian government, and if the civilian government asks for motion because of the equipment, then There exists a negotiation concerning the body weight of tension for reform and what ‘may well’ or ‘shouldn't’ be performed.

This post examines the complexities encompassing violence by Muslims to the Ahmadiyya Neighborhood in Indonesia in its new period of democracy. Violence emerged in 1998 from the put up-Suharto period when some Muslim teams, for instance Front Pembela Islam (FPI), claimed that Ahmadiyya is usually a deviant team (aliran sesat) Based on Islamic orthodoxy. This text functions to understand why And just how Ahmadiyya grew to become a target of violent attacks by some Muslim groups during the write-up-Suharto era by contemplating the rise of Islamic fundamentalist groups all through this time of recent-identified spiritual independence. In doing so, I check with how politics, financial state and Islamic theology emerged as considerable components that contributed to your assault. Through determining particular situation scientific studies of attacks in towns throughout Java and Lombok, I situs web also examine how federal government results in the plan to discover the greatest Remedy And the way much the success of this coverage to resolve the issue. Kata Kunci: Ahmadiyah, kekerasan, politik dan kebijakan negara 27

[22] Hence, the military bodies attached towards the civilian govt in the long run carried out an intelligence ‘function’ to guard from what the Orde Baru

The construction from the guerrilla warfare during the submit-1945 independence war, which divided the territory of Indonesia into military command places, was adopted to be a manifestation of Nasution’s “Center way” notion to fulfill the military demands of ‘eradicating’ the PKI and Keeping political Manage for a method of Dwifungsi ABRI

Kumpulan informasi, melakukan kegiatan untuk melindungi terhadap, kegiatan intelijen yang ditujukan terhadap Amerika Serikat, dari kegiatan teroris internasional, kegiatan perdagangan obat bius, dan kegiatan lainnya sebagai penangkal atas seteru yang diarahkan kepada Amerika Serikat oleh kekuasaan, organisasi, orang dan agen dari pihak asing;

Konflik kekerasan komunal merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau satu kelompok masyarakat diserang oleh kelompok lain, pengelompokan komunal bisa berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung.

Namun tidak semua pimpinan, baik nasional dan daerah menggunakan produk intilijen secara baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi validitas dan kualitas produksi intelijen yang tidak teruji dan minimnya profesionalisme lembaga.

Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.